Oleh: R.S. Suroyo Jr. S.P., M.Si. | Dosen Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UKRI
Swasembada Pangan yang berkelanjutan memasuki babak baru yang lebih agresif. Di bawah payung besar visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, swasembada pangan bukan lagi sekadar narasi surplus beras, melainkan perluasan kedaulatan pada sektor protein hewani. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sektor peternakan ditempatkan sebagai pilar strategis untuk mengurai dua persoalan fundamental bangsa sekaligus: angka kemiskinan perdesaan dan ancaman degradasi kualitas sumber daya manusia akibat stunting.
Kementerian Pertanian telah menerjemahkan mandat ini ke dalam empat program prioritas: akselerasi produksi ayam pedaging, ayam petelur, susu sapi, dan sapi pedaging. Tantangannya adalah bagaimana ambisi besar ini mampu menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif, bukan sekadar pertumbuhan statistik di atas kertas. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan mengungkap Indonesia telah mencapai swasembada daging ayam dan telur ayam dengan surplus masing-masing sebesar 0,12 juta ton dan 0,17 juta ton.
Namun Indonesia masih terjebak dalam ketergantungan impor yang cukup dalam pada komoditas tertentu. Daging sapi nasional masih mengalami defisit sekitar 52%, sementara kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor hingga 79%. Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan 2025, produksi daging sapi/kerbau dalam negeri diperkirakan 515 ribu ton dari kebutuhan 964 ribu ton per tahun. Sementara produksi susu segar dalam negeri (SSDN) tahun 2025 baru sekitar 1 juta ton dari kebutuhan sekitar 4,7 juta ton per tahun.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah menetapkan peta jalan (roadmap) yang sangat ambisius. Pada tahun 2029, Indonesia menargetkan swasembada penuh dengan rencana impor 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta ekor sapi indukan untuk memperkuat populasi dasar nasional. Langkah ini krusial untuk menekan defisit daging dan susu menjadi hanya berkisar 0,32% hingga 3,72% pada akhir periode pemerintahan.
Makan Bergizi Gratis: Mesin Penggerak Ekonomi Peternak
Salah satu program flagship dalam Asta Cita adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat. Program ini adalah kunci sisi permintaan (demand side) yang akan menarik gerbong produksi peternakan. Badan Gizi Nasional mengestimasi kebutuhan telur untuk program MBG mencapai 5.000 ton per hari. Hal ini menjadi peluang pasar yang sangat masif bagi peternak layer rakyat.
Selama ini, peternak mandiri sering kali kalah bersaing dengan korporasi integrasi besar. Dengan adanya MBG, pemerintah memiliki instrumen untuk menciptakan rantai pasok pendek yang melibatkan peternak lokal. Jika dikelola secara transparan, MBG dapat berfungsi sebagai jaminan pasar (offtaker) yang stabil, menjaga harga di tingkat kandang tidak jatuh di bawah Biaya Pokok Produksi, yang sering menjadi momok bagi peternak kecil.
Logika pengembangan ternak dalam mengurai kemiskinan sangatlah lurus. Data BPS per September 2025 menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,25%, disparitas antara kota dan desa tetap lebar. Jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 12,18 juta orang. Peternakan, secara historis, adalah aset likuid atau tabungan hidup bagi masyarakat desa.
Investasi pada sapi pedaging dan ayam bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi soal penciptaan nilai tambah. Pengembangan satu unit usaha sapi perah greenfield atau koperasi susu di daerah dataran tinggi, misalnya, mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Mulai dari penanam rumput pakan, tenaga kesehatan hewan, hingga pengelola rantai dingin. Strategi hilirisasi peternakan yang ditekankan dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan agar peternak tidak lagi menjual ternak hidup semata, melainkan produk olahan dengan nilai ekonomis lebih tinggi.
Menjawab Tantangan Hulu
Optimisme ini harus dibarengi dengan kewaspadaan pada sisi hulu. Ada tiga batu sandungan utama yang harus diatasi. Pertama, harga pakan. Jagung menyumbang porsi terbesar dalam struktur biaya unggas. Fluktuasi harga jagung pipilan kering sangat menentukan nasib peternak rakyat. Swasembada ternak harus seiring sejalan dengan swasembada jagung. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung Pipilan Kering dengan kadar air 18-20% sebesar Rp5.500/kg dan kadar air 14% sebesar Rp6.400/kg. Kebijakan itu bisa menjawab stabilitas pasokan dan harga pakan.
Kedua, Genetik dan Indukan. Kebutuhan akan 2 juta ekor indukan sapi sampai dengan tahun 2029 bukan perkara mudah secara logistik dan kesehatan. Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan dan optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) menjadi hal yang utama. Ketiga, Kesehatan Hewan. Pengalaman wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) memberikan pelajaran mahal. Karena itu, sistem biosekuriti dan pendanaan darurat kesehatan hewan yang kuat menjadi landasan program. Integrasi antara Asta Cita, RPJMN 2025-2029, dan program sektoral Kementerian Pertanian menunjukkan adanya kemauan politik (political will) yang kuat untuk mentransformasi peternakan. Kita sedang membangun fondasi bagi generasi yang bebas dari beban gizi buruk. Transformasi ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Jika sinergi ini berjalan secara optimal, peternakan akan berhenti menjadi sektor marginal dan menjelma menjadi motor ekonomi baru yang mampu mengangkat jutaan peternak rakyat yang notabene berada di perdesaan keluar dari garis kemiskinan. Revolusi protein bukan sekadar janji politik, melainkan peta jalan menuju Swasembada Pangan yang berkelanjutan.